PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISE DARI PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISOR MENURUT HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Abstract

Bentuk perlindungan hukum terhadap franchise dari pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nornor 12/MDAG/Per/3/2006, pada Pasal 7 bahwa jangka waktu perjanjian waralaba (franchising) berlaku sekurang-kurangnya 5 tahun. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada franchisee sebagai penerima waralaba, karena dengan demikian franchisor tidak dapat memutuskan perjanjian setiap waktu atau kapan saja. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa jika pemberi waralaba memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba dan menunjuk penerima waralaba yang baru, maka penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) bagi penerima waralaba yang baru, hanya diberikan kalau pemberi waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama. Franchisor tidak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan Franchisee. Sanksi hukum terhadap Franchisor yang memutuskan perjanjian secara sepihak dengan Franchisee adalah ganti rugi. Hal itu sesuai dengan tuntutan Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242 — KUH perdata yakni untuk perikatan yang mestinya berupa melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka pihak kreditur, disamping memperoleh ganti rugi juga dapat menuntut pelaksanaan perjanjian.