EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PELAYANAN TERHADAP ANAK (STUDI PADA DESA TEGALMOJO KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO)
Keywords:
Social Media, Promotional Media, East Surabaya Village, EffectivenessAbstract
Various types of social media have now become public consumption. Social media is not only used for entertainment, but is a place and use it in business. Promotion is one part of doing business on social media. With a wide reach throughout the world, it doesn't take long for consumers to get the information they want. The purpose of this research is to see the effectiveness of social media as a promotion media for East Surabaya Village, Kec. Supreme Court Appeal of South OKU Prov. South Sumatra. The results of the study show that social media is quite effective in marketing a product, but with the algorithms owned by each social media application, account management must be optimized
References
Dina, S. Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta). dspace.uii.ac.id, 2018.https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8102.
Fauziyah, S. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.” Repository.Uinjkt.Ac.Id, n.d. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55642.
Kartika, E. W. KUALITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO. repository.untag-sby.ac.id, 2020. http://repository.untag-sby.ac.id/5814/.
Rismiyati, R., J. Susila, and M. SH. Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Kota Surakarta). eprints.ums.ac.id, 2018. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/65356.
peraturan menteri dalam megeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak
UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak