ANALISIS PENERAPAN ASAS TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN PUCANG KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO
Keywords:
Cashless Transaction; Principles Of Cashless Transaction; And Financial ManagementAbstract
This study means to decide how the use of cashless transaction in monetary administration in Pucang Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. Specialists as a scientific device in research. Meetings, perceptions, and reports are utilized as a device to acquire information during research in the field. This examination utilizes clear subjective techniques, in particular the information gathered as words, pictures, and tables to give an outline of the application as non-cash exchanges in monetary administration in Pucang Village as Sidoarjo Regent Regulation Number 9 of 2019 and Sidoarjo Regent Regulation Number 7 In 2018. Cashless transaction in Pucang Village are completed utilizing an online electronic application called SIKSDA, and should be possible in 2 (two) ways, to be specific SPP GU and SPP LS. Monetary administration in Pucang Village goes through 2 (two) stages, in particular arranging, execution and organization
References
Alimul Hidayat, Aziz. (2011).Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.
Astuti, Santi Retno. 2018. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta.
Azhar Susanto. (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko- Pengembangan, Edisi Perdana,Bandung:Lingga Jaya. Badan Pusat Statistik Sidoarjo Dalam Angka.2019.
Dewi, Dhita Triana. (2010). Analisis Kunjungan Objek Wisata Water Blaster Kota Semarang. (2010) Fatoni, Ahmad dan Dhany Dwi. (2016). RANCANG BANGUN SISTEMEXTREME PROGRAMMING SEBAGAI METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM.2(1).Jurnal PROSISKO.
Hendrawan, Suluh. dkk. (2019). Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata
Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi 12 (2). 227 –236
Husaini Husman. (2011). Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. PT Bumi Aksara.
Husein, Nuraeni. (2018). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). 2, 227–249.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Kurnia, Lidanna. Dian. (2020).
ANALISIS EFISIENSI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM METRO PROVINSI LAMPUNG. Jurnal
Manajemen, 14(1).
Kusnaidi, Elmizar. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). Riset Manajemen Indonesia, 2(1),
–59.
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Nikesari Puji Utari, Roy Valiant Salomo. Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governnace di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.www. academia.edu.
Nikesari Puji Utari, Roy Valiant Salomo. Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governnace di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.www. academia.edu.
Pelealu, Angelina. dkk (2018). ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 220-229
Septiani, S. (2019). PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT).
Sumenge, Ariel Sharon. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN.
Susanto, Adi. dkk. (2019). ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP).1(1).1-14
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi tahun 2016 dan Tahun 2017.
Kemendagri. (2017). Surat Edaran urat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021
