URGENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Keywords:
Alat Kesehatan, Luar Negeri, Pengadaan Barang dan Jasa, UrgensiAbstract
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan pengembangan ekonomi. Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, dan usaha menengah,serta pembngunan berkelanjutan. Penelitian bertujuan mengetahui Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Urgensi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri Ditinjau dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar; Kedua, Kendala dalam Pengadaan Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak menunjukkan cukup beragam dan berkaitan erat dengan birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri juga menjadi hambatan yang signifikan. Prosedur pengadaan barang impor sering kali memerlukan proses administrasi dan yang panjang dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan secara mendesak. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor membutuhkan waktu pengiriman yang lama, tantangan regulasi, dan pengelolaan anggaran.
References
Buku
Aini. R.N., 2016. “Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul).” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Adrian Sutedi. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Anggoro, R., 2014. “Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui EProcurement: Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Bawono. I., 2011. “Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.” Tesis. Universitas Indonesia
Gunasekaran, A., McGaughey, R.E., Ngai, E.W.T., & Rai, B.K. (2009). “E-procurement adoption in the Southcoast SMEs”. International Journal of Production Economics, 1
Halim, A., 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., ed. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications.
Hernoko, A. Y. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, 2008.
Iskandar, A.I., 2013. “Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).” Tesis. Universitas Indonesia.
Kadir, A. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Kementerian Keuangan, 2013. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
Kementerian Keuangan, 2015. Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Jakarta: BLP.
Kementerian PAN RB., 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
Kuncoro, A., 2013. Begini Tender Yang Benar. Yogyakarta: CV. Primaprint. LKPP, 2012.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
LKPP, 2015. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang EPurchasing.
LKPP dan MCA-I, 2016. Naskah Akademis: Kajian Pengembangan Organisasi Pengadaan Kementerian Keuangan.
Madyaningsih, 2015. “Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Kelsen, H. General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Munandar, M., 2001. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi 1, Cetakan 14. Yogyakarta: BPFE
Ngadisah, 2004. Buku Materi Pokok Birokrasi, Modul 1: Pengertian dan Teori-Teori Klasik Birokrasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Nordiawan, D., 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Rizal, S., 2016. “Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Terjadinya Pelelangan Gagal Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada
Santoso, H., 2016. “Analisis Hambatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2017.
Suherman, A. M. dan Satrio, J. Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Gramedia, Jakarta, 2010.
Sutedi, A. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Schiavo-Campo, S. dan Tommasi D., 1999. Managing Government Expenditure. ADB.
Siswanto, A.D. dan Rahayu, S.L., 2010. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010.” Policy Paper.
Solikhin, 2014. “Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja.” Tesis. Universitas Gadjah Mada
Sopian, A., 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: IN MEDIA.
Sukadi, 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Wahab, Abdul Solichin, Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan), Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
Waluyo, B. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Winarno, Budi, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), PT Buku Seru, Jakarta, 2014.
Yin, R. K., diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2014. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009.
B. Jurnal
Kenedi, J., Lanin, D., Agus, Z. “Analisis Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman Tahun 2017,” Jurnal Administrasi Rumah Sakit, Vol. 6, No. 2, 2018; 89-102.
Purwanto, E. D., Harsoyo., dan Winarni, A. T.“Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri,” Jurnal Media Administrasi, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021; 56-80.
Sandjaja, A., dan Saleh, M. “Transaksi Alat Kesehatan Secara Elektronik Di Marketplace,” Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Perdata (JIHHP), Vol. 4, No. 3, 2024; 301.
Sutanti, I., & Murniati, S. “Jurdical Analysis of the Legal Aspects of the Government Procurement and Their Legal Consequence,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018; 45-60.
C. Internet
Faisal, M., Paruntu T, F. Y., & Warka, I W. “Laporan Penelitian,” diakses dari https://eprints.pknstan.ac.id/392/5/06.%20Bab%20II_Naufal%20Rifqi%20Yusnandar_4301190254.pdf pada 13 Februari 2024.
LKPP, “Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Modul 1,” 2010, diakses dari https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah pada 13 September 2024.
Ombudsman, “Ombudsman Banten Temukan Masyarakat Lebak Masih Kesulitan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan,” Mandane, 9 Juli 2020, diakses pada 13 September 2024, https://mandane.net/2020/07/ombudsman-banten-temukan-masyarakat-lebak-masih-kesulitan-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan/.
D. Peraturan dan Undang-Undang
Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 12. Retrieved from https://www.peraturan.go.id
Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42. Retrieved from https://www.peraturan.go.id
Peraturan Bupati Lebak No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (2022). Peraturan Bupati Kabupaten Lebak. Retrieved from https://www.peraturan.go.id
Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. (Tahun tidak tersedia). Peraturan Daerah Kabupaten Lebak. Retrieved from https://www.peraturan.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 163. Retrieved from https://www.peraturan.go.id
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Adjidarmo No. 930/KEP-04/RSUD/I/2024. (2024). Pembentukan Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. RSUD Dr. Adjidarmo.
Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 78. Retrieved from https://www.peraturan.go.id
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
