ANALISA DETERMINAN KEMANDIRIAN KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
DOI:
https://doi.org/10.53625/jirk.v4i2.8406Keywords:
Kemandirian Wilayah, PAD, DAK, PDRB, TPAKAbstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2020. Metode - Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model panel . Sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki realisasi DAK, PAD, PDRB , TPAK dengan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2016 - 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. sementara DAK , PDRB, TPAK tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya penelitian ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan melalukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pajak daerah agar kemandirian daerah dari kabupaten/kota semakin meningkat. Serta dapat lebih memaksimalkan pengelokaan keuangan daerah, terutama dalam pengelokaan belanja daerah agar dapat meningkatkan kemandirian daerah. Makalah ini berkontribusi pada literatur dengan berfokus pada determinan kemandirian yang terjadi di antara kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi determinasi kemandirian yang ada di Jawa Tengah
References
Adiyanto, D. (2020). Faktor Yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Kab/Kota Pulau Jawa.
Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak Dan Keuangan.
Anikmah. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal KPN STAN.
Annafi. (2020). Determinasi Kemandirian Keuangan Pada Pemda Tingkat II di Provinsi JAwa tengah.
Bank, B. K. (2011). Analisis Hubungan Dana Perimbangan Dengan Kinerja Pelayanan jasa Publik di Indonesia. Jakarta: Decentralizatio Support Facility.
Elmi. (2002). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbanga
Fadli, F. (2002). Fiscal Decentralization and Regional Disparity in East and West Indonesia V 3URYLQFHV. media neliti.
Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hirawan. (2006). Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 63-82.
Indra, A. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Pada Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. EQUITY.
Karamina. (2023). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sumatera BArat. scholar.unand.
Kurniawan, B. (2016). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Islamic Economics Journal, 1-26.
Lakshita, R. (2019). Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. eprimys.uty.
Nilam, I. a. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan. Jurnal Harian
Regional
Nina. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.
Novianti, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal, 244-250.
Oktafia, A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timu. Jurnal Ilmu Ekonomi.
Pratiwi, E. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Pematangsiantar. JAMIN.
Reza, M. (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. JIEP.
Sari. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Velanja Modal Terhadap Tigkat kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kausus pada Kab/Kota di DIY).
Setiawan. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera 2010-2016. Beranda.
Shalshyabilla. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. EBBANK.
Stein, E. (1999). Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America. Journal of Apllied Economics , 357-391.
sumiyarti. (2005). Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok. Media Ekonomi.
Tahun, U. n. (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004. Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
tahun, U. n. (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004. Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
Utami. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan SElatan Tahun 2007-2016. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembagunan .
