PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF PENGELOLAAN TANAH DALAM ERA GLOBALISASI DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PANCASILA UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
Keywords:
Globalisasi,, Penggunaan, Penguasaan TanahAbstract
Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, khususnya di era globalisasi yang dipengaruhi oleh kapitalisme. Dampak dari dominasi perusahaan besar terhadap penguasaan dan penggunaan tanah seringkali menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Fokus penelitian ini mencakup: (a) Pengaruh kapitalisme/pasar bebas pada penguasaan dan penggunaan tanah oleh korporasi di Indonesia, dan (b) Upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan tanah antara kepentingan korporasi dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/sosio-legal dengan merujuk pada teori sibernetik Talcott Parsons dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak liberalisasi ekonomi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah menyediakan tanah untuk investasi dan pembangunan, membuka peluang bagi industrialisasi, namun juga potensi ketidaksetaraan. Menyeimbangkan penguasaan tanah antara korporasi dan masyarakat memerlukan mekanisme keseimbangan dan keadilan. Konsep perkebunan plasma diusulkan sebagai solusi, di mana investor menanamkan modalnya untuk kepentingan perkebunan besar, sementara masyarakat sekitar dibimbing dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian ini, direkomendasikan pembaharuan substansi hukum untuk memberikan ketentuan yang mengikat bagi investor yang terlibat dalam industri perkebunan plasma. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah antara korporasi dan masyarakat
References
Ali, As’ad Said, 2009, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta : LP3ES Indonesia
Arief, Barda Nawawi, 2011, Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro
Friedman, Lawrence M., 1975, The Legal System a social science perspective, New York : Ruessel Sage Foundation
Handoko, Widhi, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Yogyakarta : Thafa Media
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan
Irianto, Sulistyowati dkk, 2012, Kajian Sosio Legal, Jakarta : Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen
Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya, Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta
Lincoln, Yvonna., & Norman K. Denzin, 2009, Handbook of qualitative research, diterjemahkan oleh Dariyatno et al, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Notonagoro, 1988, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara.
Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publising,
Samekto, Adji, 2008, Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan, Yogyakarta : Genta Press
Samekto, Adji, 2015, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Jakarta : Konstitusi Pres
Sumardjono, Maria S.W., 2001, Kebijakan Pertanahan Antar Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
Sumardjono, Maria S.W., 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
Tanya, Bernand L., dkk, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publising
Yusriyadi, 2009, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Malang : Surya Pena Gemilang
Yusriyadi, 2010, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Yogyakarta : Genta Publising
Cahyana, Intan Nevia, 2016, Sebuah kajian yuridis tentang konsep hak menguasai negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Penerapan Pasar Bebas, Jurnal Hukum Prioris vol.5.
Heny, Musleh, 2009, Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia, de jure jurnal syariah dan hukum vol 1 nomor 1.
Panjaitan, Saut P, 2013, Reorientasi Azas Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terdapat Pada Norma Hukum Mengenai Kewenangan Perjanjian Di Bidang Investasi, Universitas Diponegoro, Jurnal MMH Jilid 42 No. 3.
Sudaryatmi, Sri, 2012, Peran Hukum Adat Dalam pembangunan Hukum Naional Di Era Globalisasi, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 4.
Sumarja, FX, 2012, Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasiskan Nilai-Nilai Pancasila, Universitas Diponegoro, Jurnal MMH Jilid 41 No.4.
Wianti, Nur Isyana, 2012, Kapitalisme Lokal Suku Bajo, Jurnal Sosiologi Pedesaan.
Surambo, Achmad dkk, Hak guna usaha dan hak asasi manusia, Jakarta : Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama Sawit Watch.
Basarah, Ahmad, 2016, Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan (Ringkasan Disertasi), Semarang: Universitas Diponegoro.
Wiranata, I Gede Arya Bagus, 2006, Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi (DISERTASI), Semarang : Universitas Diponegoro.
