THE VILLAGE LAW IS A GRACE FOR VILLAGE IN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.53625/jirk.v1i6.627Keywords:
Village Law, Village Government, Village.Abstract
The study in this article regarding the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government is the forerunner to the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which provides legal certainty to village governments to make independent efforts to advance the welfare of rural communities. Through Village-Owned Enterprises which were established using the authorized capital from the Central Government, Regency/City Governments, and community savings, they are engaged in rural resources. BUMDes provides income as dividends to the Village Government. Therefore, the birth of the village law is a blessing in itself for rural areas in Indonesia. The research was conducted with a phenomenological narrative approach. Data were collected through literature study and empirical observations. The results of the study show that with the new village law, rural development becomes even, community welfare increases through village community empowerment, village income increases with village-owned enterprises and equitable infrastructure development due to the availability of budget.
References
Abikusna, R. A. (2020). KEWENANGAN DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19. Sosfilkom, 14(02), 25–38.
Amaliatulwalidain. (2017). SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM TINJAUAN SEJARAH POLITIKDI INDONESIA. JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK, 2(1), 25–30.
Ardiansah. (2020). PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARANG. Communnity Development Journal, 1(2), 95–103.
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(726), 193–211.
Fisabililah, F. F. N. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 208–215.
Fitria Marshaliany, E. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Adminstrasi Negara, 6(1), 15–26.
Hakim, A. L. (2019). Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan. Sawala Jurnal Administrasi Negara, 7(1), 12–28.
Hegel, G. W. F. (2009). Filsafat Sejarah. Pustaka Pelajar.
Higau, C. B. H. (2015). PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT. EJournal Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1448–1459.
Hipolitus Yulio Subandri. (2017). Kajian Terhadap Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Gloria Yuris Jurnal Hukum, 5(3).
Juliarso, A. (2017). INOVASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA. DInamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Adminstrasi Negara, 4(2), 361–368.
Kleintjes. (1929). Staatsintallingen van Nederlands-Indie.
Mardhiah, N. (2020). IDENTIFIKASI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN ACEH BARAT. Jurnal Public Policy, 6(1), 77–88.
Mario Wowor, Frans Singkoh, W. W. (2019). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–11.
Muslim, A. (2016). Economic Community Empowerment Through Tourist Village Development. MIMBAR Social and Development Journal, 32(2), 343–352.
Novandi, H. R. (2019). BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) IJEN LESTARI SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI COMMUNITY BASED TOURISM. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(1), 68–80.
Novianto M. Hantoro. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kojion, 78(4), 237–254.
Palguna Yoga, P. A. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN KRAMA DESA TERHADAPKARANG DESADI DESA ADAT TUMBUKARANGASEM. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 121–125.
Puspawardani, W. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Adminstrasi Negara, 4(1), 1–8.
Putri, L. S. (2016). KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161–176.
Rahmawati, E. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. Jurnal Ilmiah Ekonimi Bisnis, 25(21), 1–13.
Rauf, A. R. S. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 577–602.
Risnawati, D. (2017). PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN. EJournal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 199–212.
Rosidin, U. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKANPERATURAN DESA YANG ASPIRATIF. Binamulia Hukum, 4(1), 169–184.
S, W. (2001). Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Alqaprint Jatinangor.
Sarpin. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara EJournal Unigoro, x(x), 1–9.
Semaun, F. (2019). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. 4(1), 17–35.
Siga, W. D. (2020). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGELOLAAN POTENSI DESA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Inovasi, 7(1), 32–41.
Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembangunan, 1(1), 23–32.
Sondakh, S. S. (2017). IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 3(2), 271–288.
Wahyudi. (2019). Investor Legal Protection In The Indonesia Industrial 4.0. Tadulako Law Review, 4(2), 216–227.
Wijayanto, D. E. (2014). KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. Jurnal Independent, 2(1), 40–50.
Yudi Rusfiana, U. M. (2017). Synergy of Local Government and Indonesian National Army in Establishing State Border Area. MIMBAR Social and Development Journal, 33(2), 301–309.
Yudiatmaja, W. E. (2017). Public Service Motivation Differences Between Permanent and Contract Employees in The Local Government. MIMBAR Social and Development Journal, 33(2), 329–340.
Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587.
Law No. 6 of 2014 concerning Villages, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5495.
