SIKAP MUHAMMADIYAH ATAS KEBIJAKAN NIPPONISASI PADA ERA KEPENDUDUKAN JEPANG DI HINDIA BELANDA: TINJAUAN NORMATIF KINGDON

Abstract

Kemenangan tentara Jepang pada Perang Pasifik  dengan barat dan sekutu menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira oleh rakyat Hindia Belanda (Dikemudian hari mengecewakan rakyat Hindia Belanda) .

Periodesasi kependudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 – 1945 diawal kedatangan Jepang  melakukan tiga kebijakan besar terhadap umat Islam Hindia Belanda (Indonesia). Nipponisasi, mobilisasi pergerakan massa, hingga membentuk organisasi-organisasi baru. Terkait kebijakan  Pemerintah Jepang tersebut mendapat respon yang baik dari para tokoh-tokoh Islam, NU, persis, hingga Muhammadiyah. Para pemimpin Islam dari berbagai organisasi islam memilih bekerjasama dengan Pemerintah Jepang disertai mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan menunggu waktu yang tepat ketika Pemerintah Jepang lemah.

Penelitian kami bagaimana periodesasi Muhammadiyah era kependudukan jepang pada tahun 1942 - 1945. Bagaimana upaya Muhammadiyah memberikan warna masyarakat islam yang moderat untuk berjuang pada saat kependudukan jepang, dimana jepang menaruh perhatian terhadap islam terkait dengan kebijakan Jepang untuk merangkul islam dalam memperkuat Asia Timur menghadapi sekutu .

Agenda setting Muhammadiyah pada kebijakan Nipponisasi era kependudukan Jepang ini menjadi arah permasalahan dengan pembatasan masalah diidentifikasikan sebagai berikut:

(1) Bagaimanakah Muhammadiyah melakukan agenda setting kemuhammadiyahan atas kebijakan nipponisasi kependudukan Jepang; (2) Faktor faktor apakah yang menjadi pendukung agenda setting Muhammadiyah atas kebijakan nipponisasi kependudukan jepang; (3) Upaya upaya apakah yang dilakukan Muhammadiyah  dalam merespon kebijakan nipponisasi kependudukan Jepang.

Teori Agenda Setting dari John W. Kingdon kami gunakan karena ketepatan  teori agenda setting pada isu isu publik yang dibangun Muhammadiyah atas Kebiajakan Nipponisasi Kependudukan Jepang. Menurut John W Kingdon terdapat tiga aliran di dalam tahapan agenda setting, antara lain : aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy steram), dan aliran politik (political stream). Melalui ketiga aliran tersebut permasalahan dibedah menjadi isu-isu berproses sehingga menjadi kebijakan publik.

Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaiman isu-isu tersebut di susun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001).

Penelitian bagaimana agenda setting Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan Nipponisasi era kependudukan Jepang  di Indonesia (1942-1945) dengan  penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan yaitu metode sejarah dan menggunakan pendekatan kebijakan publik. Penelitian ini bermaksud mengkaji kebijakan luar negeri  pemerintah Jepang dan reaksi Muhammadiyah  terhadap kebijakan pemerintah Jepang