KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 10 TAHUN 2025
Keywords:
Village Funds, KDMP, Principle Of ProprietyAbstract
In order to accelerate economic development, the Central Government launched a strategic initiative in the form of establishing Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). To facilitate the KDMP's access to large amounts of capital from banks (State-Owned Banks Association/Himbara), the Government issued a supporting regulation, namely Permendes PDT 10/2025, which specifically regulates the Loan Repayment Support mechanism that must be provided by the Village Government. The purpose of this study is to examine the principles of appropriateness and priority in the use of village funds as regulated in the Village Law and the form and limits of the authority of Local Governments (Regencies/Cities) in drafting derivative regulations aimed at mitigating the fiscal and governance risks of KDMP. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The study concluded that the allocation of funds to support loan repayments is appropriate as long as it functions as a safety net (not an initial guarantee) and is subject to a maximum limit of 30% of the annual village fund ceiling. The authority of local governments (regencies/cities) in drafting derivative regulations (regency/city regulations) has strict substantive limitations
References
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
Buku
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 19, Kencana, Jakarta, 2024.
Artikel jurnal
Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(2), 901-922.
Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh, 8(2), 101-116.
Maryam, R. (2025). PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 2(2), 17-37.
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214-239.
Prayadin, V. S., Azizah, C. A. A., Sukowati, I. D., Haqi, M. I. B., & Hidayah, H. A. (2025). Efektifitas Pengeluaran Dana Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(2), 736-751.
Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 3(2), 79-90.
Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. Lex Renaissance, 5(2), 488-507.
