PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DISERTAI AKTA PPAT TERKAIT BALIK NAMA SERTIPIKAT
Keywords:
Legal Protection, Land Sale and Purchase, Without PPATAbstract
Land sale and purchase transactions conducted without a Land Deed Official’s Sale and Purchase Deed (PPAT Deed) can give rise to legal issues when registering the transfer of land title, as such transfer requires the PPAT Deed as a formal prerequisite. The research problems are: (1) What are the legal consequences of land sale and purchase transactions conducted without a PPAT Deed; and (2) What regulations provide legal protection to buyers in such transactions in relation to the registration of land title transfers. The theories applied are Satjipto Rahardjo’s theory of legal protection and R. Subekti’s theory of legal consequences.
This study employs a normative juridical research method, namely legal research based on library studies or secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach includes statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials were collected by identifying and inventorying positive legal rules, books, journals, and other legal references. The analysis was conducted using grammatical interpretation, systematic interpretation, and the methods of analogy construction and legal refinement.
The findings show that the legal consequence of a land sale and purchase conducted without a PPAT Sale and Purchase Deed remains valid under civil law insofar as it fulfills the validity requirements of agreements under the Indonesian Civil Code; however, such transactions do not result in a juridical and administrative transfer of land rights. Under the applicable legal framework, buyers must first submit an application to the court for the issuance of a PPAT Deed in order to obtain legal protection for the validity of the transaction, thereby granting authority to the PPAT to formally execute the deed.
References
Anak Agung Bagus Juniarta “Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah”, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali, 2021.
Andi Mulia Wahyuni, “Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Terbit Berdasarkan Perjanjian Pura – Pura”, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2015.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2015.
Hatta Insani Wahyu Utomo. Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kencana, Jakarta, 2020.
Lilati Shofianah Agustin, “Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Dibatalkan Dengan Akta Notariil”, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
Petrus Dibyo Yuwono “Penetapan Pengadilan Dalam Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Warisan”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2001.
Rahmad Alfian “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2024.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2014.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
Perundangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 berserta Amandemennya
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.
Yurisprudensi
Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 4/Pdt.G/2024/PN Sng
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 24/Pdt.G/2024/PN.Bks
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 392/Pdt.G/2024/PN Bks
