DILEMA KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN: HARMONISASI ASAS LEGALITAS DAN PENCEGAHAN ABUSE OF POWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Keywords:
Kewenangan Penyidikan, Kejaksaan, KUHAP, Asas Legalitas, Abuse of Power, Pemberantasan KorupsiAbstract
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat melemahnya independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi ini menimbulkan wacana penguatan peran Kejaksaan, khususnya dalam kewenangan penyidikan. Namun, urgensi ini berhadapan dengan pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam KUHAP dan kekhawatiran potensi abuse of power jika satu lembaga memegang kewenangan penyidikan dan penuntutan sekaligus. Artikel ini menganalisis disharmoni kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam KUHAP dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, serta meninjau mekanisme pencegahan abuse of power berdasarkan asas legalitas. Dengan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyimpulkan bahwa amandemen KUHAP untuk memperjelas dan memperluas kewenangan penyidikan Kejaksaan, disertai dengan mekanisme check and balances yang kuat, esensial untuk efektivitas pemberantasan korupsi dan menjaga integritas sistem peradilan pidana
References
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adji, Indriyanto Seno. Aspek Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
Amiruddin. "Wewenang Jaksa dalam Penanganan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Hukum dan Pembangunan 45, no. 2 (2015): 234-250.
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Atmasasmita, Romli. Dinamika Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
———. Globalisasi dan Kejahatan Ekonomi Lintas Negara. Bandung: PT Alumni, 2001.
Bagir Manan. Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Djambatan, 2005.
Budiono, Dwi. "Harmonisasi Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 121-140.
Damanik, Joni. "Sinergi Kewenangan Penegak Hukum dalam Memberantas Kejahatan Korupsi." Jurnal Integritas Hukum 7, no. 1 (2020): 45-60.
Hadjon, Philipus M. Konsep Perlindungan Hukum Rakyat. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hamzah, Andi. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Handayani, Ratna. "Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Menuju Sistem Peradilan yang Terpadu." Jurnal Reformasi Hukum 12, no. 3 (2021): 180-195.
Hartono, Sunaryati. Tinjauan Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Alumni, 1994.
Huda, Nurul. "Perlindungan Hak Tersangka: Menimbang Kewenangan Penyidikan Kejaksaan." Jurnal Hak Asasi Manusia dan Peradilan 5, no. 2 (2022): 80-95.
Kartika, Sari. "Penegakan Hukum Berbasis Asas Legalitas dalam Proses Investigasi Pidana." Jurnal Lex Generalis 3, no. 1 (2023): 10-25.
Kejaksaan Agung RI. Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI 2024. Diakses dari Situs Resmi Kejaksaan Agung RI. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan].
Komisi Kejaksaan RI. Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan RI 2024. Diakses dari Situs Resmi Komisi Kejaksaan RI. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan].
Lubis, M. "Prospek dan Kendala Reformasi Kejaksaan di Tengah Perubahan Lanskap Hukum." Jurnal Kajian Hukum Kontemporer 10, no. 2 (2020): 110-125.
Mahfud MD. Dinamika Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Makalah Seminar Nasional: "Masa Depan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia." Disajikan pada forum ilmiah, Jakarta, 2024.
Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Isu-isu Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
Muladi dan Dwidja Priyatno. Konsep Dasar dan Praktik Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
Muladi. Wacana Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
Nugroho, Danny. "Mewujudkan Kesatuan Fungsi Penegakan Hukum: Studi Kasus Penyidikan Kejaksaan dan Kepolisian." Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum 8, no. 4 (2021): 280-295.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rilis Akhir Tahun Polri 2024. Diakses dari [Situs Berita Polri/Sumber Resmi Polri]. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan, contoh: https://www.google.com/search?q=https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/rilis-akhir-tahun-2024-polri-berhasil-mengungkap-1-280-kasus-korupsi-dan-menyelamatkan-kerugian-negara-rp-234-triliun/].
Prodjodikoro, Wirjono. Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco, 2003.
Prosiding Konferensi Nasional: "Tantangan dan Adaptasi Hukum Pidana di Era Digital." Publikasi dari forum ilmiah, Yogyakarta, 2025.
Putra, Yoga. "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Sebuah Analisis Pencegahan Abuse of Power." Jurnal Keadilan Restoratif 6, no. 1 (2022): 30-45.
Rachman, Akbar. "Independensi Peradilan dan Stabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." Jurnal Negara Hukum 15, no. 2 (2020): 70-85.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
———. Menjelajahi Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Sari, Ratna. "Jaminan Perlindungan Hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan Kriminal." Jurnal Konstitusi dan Hak Sipil 4, no. 3 (2023): 150-165.
Sianipar, Elia. "Optimalisasi Peran KPK dalam Mewujudkan Keseimbangan Sistem Penegakan Hukum." Jurnal Anti Korupsi 9, no. 1 (2020): 90-105.
Siregar, Ahmad. "Pengawasan Terhadap Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Potensi Penyalahgunaan Wewenang." Jurnal Good Governance 11, no. 2 (2021): 55-70.
Soekanto, Soerjono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2008.
Soemantri, H.R. Otje Salman. Refleksi Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Sudrajat, Agung. "Perdebatan Kewenangan Penyidikan dalam Paradigma Reformasi Hukum Pidana." Jurnal Progres Hukum 14, no. 1 (2022): 100-115.
Santoso, Topo. Strategi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Tesis/Disertasi: "Evaluasi Efektivitas Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Konteks Tindak Pidana Korporasi." Tesis/Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Terkemuka, 2024.
Transparency International. Corruption Perception Index 2024. Diakses dari Situs Resmi Transparency International. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan].
Utami, Putri. "Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum: Pilar Demokrasi dan Keadilan." Jurnal Hukum Administrasi Publik 7, no. 4 (2020): 310-325.
Widodo, Yuni. "Revitalisasi Kewenangan Kejaksaan untuk Efisiensi Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum Pembangunan 13, no. 3 (2021): 200-215.
Winarta, Frans H. Seluk Beluk Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Yusuf, Muhammad. "Integrasi Komponen Sistem Peradilan Pidana Demi Keadilan Substantif." Jurnal Kriminologi dan Keadilan 2, no. 1 (2023): 5-20.
Zainuddin, Achmad. "Peran Serta Masyarakat dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat." Jurnal Sosiologi Hukum 16, no. 2 (2020): 75-90.
Indikator Politik Indonesia. Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum 2025. Diakses dari [Situs Resmi Indikator Politik Indonesia atau sumber berita terkemuka]. [Catatan: Ganti dengan URL aktual jika ditemukan, contoh: https://www.antaranews.com/berita/4703554/indikator-politik-kejagung-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-di-2025].
Joni Damanik, "Sinergi Kewenangan Penegak Hukum dalam Memberantas Kejahatan Korupsi," Jurnal Integritas Hukum 7, no. 1 (2020): 45-60.
Ratna Handayani, "Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Menuju Sistem Peradilan yang Terpadu," Jurnal Reformasi Hukum 12, no. 3 (2021): 180-195.
Nurul Huda, "Perlindungan Hak Tersangka: Menimbang Kewenangan Penyidikan Kejaksaan," Jurnal Hak Asasi Manusia dan Peradilan 5, no. 2 (2022): 80-95.
Sari Kartika, "Penegakan Hukum Berbasis Asas Legalitas dalam Proses Investigasi Pidana," Jurnal Lex Generalis 3, no. 1 (2023): 10-25.
M. Lubis, "Prospek dan Kendala Reformasi Kejaksaan di Tengah Perubahan Lanskap Hukum," Jurnal Kajian Hukum Kontemporer 10, no. 2 (2020): 110-125.
Danny Nugroho, "Mewujudkan Kesatuan Fungsi Penegakan Hukum: Studi Kasus Penyidikan Kejaksaan dan Kepolisian," Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum 8, no. 4 (2021): 280-295.
Yoga Putra, "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Sebuah Analisis Pencegahan Abuse of Power," Jurnal Keadilan Restoratif 6, no. 1 (2022): 30-45.
Akbar Rachman, "Independensi Peradilan dan Stabilitas Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Negara Hukum 15, no. 2 (2020): 70-85.
Ratna Sari, "Jaminan Perlindungan Hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan Kriminal," Jurnal Konstitusi dan Hak Sipil 4, no. 3 (2023): 150-165.
Elia Sianipar, "Optimalisasi Peran KPK dalam Mewujudkan Keseimbangan Sistem Penegakan Hukum," Jurnal Anti Korupsi 9, no. 1 (2020): 90-105.
Ahmad Siregar, "Pengawasan Terhadap Aparat Penegak Hukum Guna Menekan Potensi Penyalahgunaan Wewenang," Jurnal Good Governance 11, no. 2 (2021): 55-70.
Agung Sudrajat, "Perdebatan Kewenangan Penyidikan dalam Paradigma Reformasi Hukum Pidana," Jurnal Progres Hukum 14, no. 1 (2022): 100-115.
Putri Utami, "Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum: Pilar Demokrasi dan Keadilan," Jurnal Hukum Administrasi Publik 7, no. 4 (2020): 310-325.
Yuni Widodo, "Revitalisasi Kewenangan Kejaksaan untuk Efisiensi Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum Pembangunan 13, no. 3 (2021): 200-215.
Muhammad Yusuf, "Integrasi Komponen Sistem Peradilan Pidana Demi Keadilan Substantif," Jurnal Kriminologi dan Keadilan 2, no. 1 (2023): 5-20.
Achmad Zainuddin, "Peran Serta Masyarakat dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat," Jurnal Sosiologi Hukum 16, no. 2 (2020): 75-90.
Makalah Seminar Nasional: "Masa Depan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia." (Disajikan pada forum ilmiah, Jakarta, 2024).
Prosiding Konferensi Nasional: "Tantangan dan Adaptasi Hukum Pidana di Era Digital." (Publikasi dari forum ilmiah, Yogyakarta, 2025).
Tesis/Disertasi: "Evaluasi Efektivitas Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Konteks Tindak Pidana Korporasi." (Tesis/Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Terkemuka, 2024).
