AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA COMPANG LONI KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.53625/jirk.v5i4.11258Keywords:
Village Budget Management, AccountabilityAbstract
The purpose of this study is to explain the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Compang Loni Village, Rana Mese District, East Manggarai Regency. This study uses a qualitative descriptive approach by conducting interviews with village apparatus inmates and also 25 community representatives. The techniques used in this study are interview, observation and documentation techniques. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, there are several stages in village financial management, including the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage and accountability stage. The results of this study indicate that the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Compang Loni Village has not been implemented optimally in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.
References
Amallia, C., & Hamidi, M. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen, 4(2), 346-361.
Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum keuangan negara. Sinar Grafika.
Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49.
Arifin.T. 2018. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Pustaka Indonesia Press. Kemayoran Jakarta Pusat
Anjelia, R. S. B., & Meirini, D. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 6(2), 137-152.
Berdesa. (2019, April 30). Beberapa Fungsi Desa Yang Bisa di Optimalkan Berdasarkan Potensinya. Retrieved Agustus 15, 2020, from berdesa.com: www.berdesa.com/beberapa-fungsi-desa-yang-bisa dioptimalkanberdasarkan-potensi/
Desa, P. A. D., & Desa, T. B. JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN.
Hayat (2018) Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Edisi pertama. Jakarta: Prenamada Group.
Herdiana. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar. Stiacimahi.Ac.Id, 14(November), 13–25. http://www.stiacimahi.ac.id/wp- content/ uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf
Ibrahim, B. E., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo) (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Kurniawati, I. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa gelanglor kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Lestari, A. K. D. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No.1Tahun 2014.
Linda, Ma’arif Ari Varida. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DinasDan Badan Di Kabupaten Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Lulu, V. A. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.
Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2018a). Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
Mokalu, Ersi Erlita, Gosal, Ronny, & Sampe, Stefanus. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. JURNAL EKSEKUTIF, 3(3).
Nurcahya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(09), 1519- 1534.
Ndewi, A. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Nuamulu Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende.
Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 18(2), 140-152.
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. (2015). Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP: Jakarta
Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Bumi Aksara.
Raharjo, M. M. I. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Bumi Aksara.
Riadi, M. (2020, Januari 8). Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis). Dipetik Agustus 15,2020, dari kajianpustaka.com: http://kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsipdimensi- dan-jenis.html?=1
Rusyan, H. T. (2022). Membangun Keuangan Desa. Bumi Aksara.
Ritonga, P. (2021). Keuangan Negara. umsu press.
Sera, V., Amtiran, P. Y., & Tameno, N. (2018). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TESBATAN II KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG. JAF (Journal of Accounting and Finance), 2(1), 43-55.
Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Eko Preneur, 1(1), 126-132.
Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa.Jatinangor: Fokus Media.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95. Sugiyono (2018), Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: C.V Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. 2018. Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.
Suyono, Djoko, & Prakoso, Fajar Eko Agung. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 1(1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214
Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). Equity: Jurnal Akuntansi, 1(1), 1-7.
Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).
Tambunan, A. (2021). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Tefa, M. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Skripsi, Universitas Nusa Cendana.
Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaiaan Kerugian Negara. PT Kanisius.
Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bakti Kecamatan Babul Nakmur Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi.
Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, UMSU).
Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017 di Desa Poto. Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1(1).
Wibawanti, N. A. O. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar.
Zitri, I. (2022, August). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluk dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. In SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT (Vol. 1, pp. 437-451).
Zalukhu, Nofatna Rinda (2020). “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara”. Skripsi Universitas Mu hammadiyah Sumatera Utara Medan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi melalui Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Belanja Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
