PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN APARTEMEN
DOI:
https://doi.org/10.53625/jirk.v5i4.11247Keywords:
Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan, Apartemen, Rumah SusunAbstract
Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan apartemen yang kerap terjadi dalam transaksi jual beli atau pengelolaan rumah susun. Kasus ini umumnya melibatkan pengembang, pengelola, atau pihak lain yang secara melawan hukum menguasai atau mengalihkan hak atas apartemen milik orang lain. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan apartemen menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, serta bagaimana penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum pidana properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan apartemen termasuk ke dalam delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan dalam praktiknya dapat pula dikenakan pasal lain apabila terkait dengan penyalahgunaan jabatan atau perjanjian. Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, namun terdapat kendala seperti pembuktian kepemilikan, kompleksitas hubungan perdata-pidana, serta rendahnya kesadaran hukum para pihak. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi antara hukum pidana dan hukum properti, peningkatan koordinasi antar penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak kepemilikan apartemen.
References
Anabelle, Mika & Tanawijaya, H. (2019). Sistem pre project selling dalam penjualan satuan unit apartemen menurut undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Jurnal Hukum Adigama.
Darmono, L. S., & Miftakhul Huda. (2024). Characteristics Of Sales And Purchase Agreement Of Flats With Pre Project Selling System With Criminal Effect. Jurnal Hukum Sehasen.
Pn, P. G., Utr, J., & Fahamsyah, E. (2020). Perlindungan hukum bagi konsumen yang beritikad baik dalam pembelian apartemen.
Putri Mardi Utami, N. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Bidang Properti. COMSERVA Journal.
Ramadhan, A. et al. (2024). Asas Keadilan Putusan Pengadilan Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen. Indonesian Journal of Law and Justice.
Saputra, F., & Bahreisy, B. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan.
Sasongko, R., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
Sutopo, S. et al. (2024). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan (Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby).
Togatorop, D., & Wulan, E. R. (2024). Limitation Of The Crime Of Embezzlement Of Foundation Financial Management. Jurnal Hukum Sehasen.
Firdaus, A., & Prasetyo, H. (2021). Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara.
Nugroho, D., & Firmansyah, H. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Binomo demi Keadilan bagi Korban.
Redo, F., Yusuf, F., & Ismed, M. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam Mencegah Tindak Pidana Secara Online.
Susetyo, D. T., Fajri, A., & Pradana, K. (2025). Implikasi Putusan Kepailitan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Gugatan Wanprestasi.
