TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) YANG CACAT HUKUM DIKAITKAN PEMBERIAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN JABATAN
DOI:
https://doi.org/10.53625/jirk.v5i4.11237Keywords:
PPAT PPAT Responsibility, Defective Sales and Purchase Act (AJB) Law, Sanctions PositionAbstract
The deed of sale and purchase (AJB) which is legally flawed due to PPAT negligence creates legal uncertainty (dassein), whereas the deed of sale and purchase (AJB) should guarantee legal protection and certainty over land rights (dassollen). This requires the enforcement of responsibility and the imposition of sanctions to maintain the integrity of the land system. This study raises two problems, namely (1) how the responsibility of the land deed officer (PPAT) to the deed of sale and purchase (AJB) containing legal defects associated with sanctions in the exercise of office and (2) how the legal certainty of the deed of sale and purchase (AJB) made by the land deed officer (PPAT) containing legal defects, using the theory of legal responsibility according to Hans Kelsen and The Theory of legal certainty according to Satjipto Rahardjo.
The method used in this research is normative juridical research, especially Library Law research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of law. The research approaches used include legislative approaches, case studies, conceptual, and analytical methodologies. And the method of collecting such legal materials is carried out by identifying and inventorying positive law, journals and other sources of law. The method used in analyzing the material of grammatical laws and systematic interpretation. And legal construction using analogy construction method and Argumentum a Contrario.
The result of this study is a defective deed of sale (AJB) creates uncertainty and reduces the strength of evidence. The Office of the land deed maker (PPAT) who is negligent can be held accountable. Legal protection aims to ensure people's rights through prevention (preventive) and repression (repressive).
References
Erman Rajagukguk, Dimensi Hukum dalam Transaksi Tanah dan Properti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,
Soewondo, B, Kepatuhan Hukum dan Risiko Profesi PPAT dalam Pembuatan AJB, Jurnal Kenotariatan Indonesia, 8(1), 2020,
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Kencana, Jakarta, 2009,
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambata, Jakarta, 2008,
Syafrinaldi, Hukum Pertanahan di Indonesia: Teori dan Praktik, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019,
Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana, Perdata, dan Korupsi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015,
Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Soemardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007,
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,
Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Harvard University Press 1945),
Hans Kelsen, Pure Theory of Law (University of California Press 1967),
Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi (Kompas 2008),
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Rajawali Press 2006),
R. Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2009),
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005),
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Djambatan 2005),
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000),
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia (Kompas, Jakarta, 2006),
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Djambatan, Jakarta, 2005),
Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan (Kompas, Jakarta, 2008),
Putusan PN Cibinong No. 288/Pdt.G/2020/PN Cbi.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta, 2005)
Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Harvard University Press, Cambridge, 1945),
Hans Kelsen, Pure Theory of Law (University of California Press, Berkeley, 1967),
Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001),
Satjipto Rahardjo (n 2) 30; Hans Kelsen (n 13),
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta amandemennya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
