TINJAUAN IMPLEMENTASI PEMADANAN NIK MENJADI NPWP (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKOHARJO)
Keywords:
Pemadanan, NIK, NPWP, KPP Pratama SukoharjoAbstract
This research aims to review the implementation of NIK-NPWP matching at KPP Pratama Sukoharjo in accordance with Minister of Finance Regulation Number 136 of 2023 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022 by considering the principle of simplicity and the principle of adaptability. The type of research used is descriptive research. The data collection techniques used include interviews with functional extension workers and Account Representatives, observation, documentation, and conducting online surveys. The results obtained from this research have provided several conveniences for Taxpayers and the Government in the effort towards Satu Data Indonesia
References
Pemerintah Pusat. (2000). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Pusat. (2013). Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Pusat. (2021). Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dengan nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
Eka, T. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. Coral: Community Service Journal. Vol. 2, No. 1. Hlm. 124-133. https://www.doi.org/10.22303/coral.2.1.2023.124-133
Wijaya. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Indeks
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2023). NIK sebagai NPWP dan potensi sinergi DJP-DJKN. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html
Komite Pengawas Perpajakan (2023). SPT Masa PPh Unifikasi. Diambil kembali dari Komite Pengawas Perpajakan. Website: https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/spt-masa-pph-unifikasi
Online Pajak (2023). Hak dan Kewajiban Pemilik Kartu NPWP Diambil kembali dari Online Pajak. Website: https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hak-dan-kewajiban-pemilik-kartu-npwp
Sembiring, L.J. (2023). Penting! Ini Alasan Sri Mulyani Satukan KTP dan NPWP. Diambil kembali dari CNBC Indonesia. Website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20211004110641-4-281169/penting-ini-alasan-sri-mulyani-satukan-ktp-dan-npwp
