IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA STUDI KASUS MADRASAH DI KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

Latifah Latifah

Authors

Latifah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Keywords:

Sertifikasi Halal, PMA No. 20/2021, Madrasah, Kebijakan Publik, Kementerian Agama

Abstract

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 adalah upaya penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, yang mengamanatkan keterlibatan aktif Kementerian Agama dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi regulasi tersebut di tingkat pendidikan, khususnya pada madrasah di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan dokumentasi, serta studi kasus berdasarkan informasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pihak madrasah terhadap prosedur sertifikasi halal masih terbatas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sosialisasi dari instansi terkait, minimnya pelatihan teknis, serta belum terintegrasinya sistem digital dalam proses sertifikasi di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian, terdapat inisiatif dari beberapa madrasah untuk mulai menerapkan standar halal pada produk makanan yang dijual pada kantin dan kegiatan praktik kewirausahaan siswa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis berkala, serta kolaborasi lebih intensif antara BPJPH, KUA, dan madrasah dalam rangka memperkuat implementasi sertifikasi halal di lingkungan pendidikan.

References

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2021). “Panduan Sertifikasi Halal”. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Creswell, J. W. (2014). “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches” (4th ed.). SAGE Publications.

Edwards, G. C. III. (1980). “Implementing Public Policy”. Congressional Quarterly Press.

Hanafi, A. Mahmudah, N. and Mulyadi M. (2015). Pendidikan Berbasis Komunitas: Strategi Perubahan Perilaku Melalui Nilai Sosial Keagamaan. Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 145–160.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal. Jakarta: Kemenag RI, 2021.

Muhid, A., Mufidah, N., and Hidayah, R. (2018). Strategi Kolaboratif Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Keagamaan. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 23–32.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Sulistiowati, N., and Sirait, R. (2014). Hambatan Sertifikasi Halal pada UMKM di Wilayah Perdesaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2(1), 44–53.

Van Meter, D. S., and Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Wantini. (2018). Efektivitas Edukasi Kehalalan Produk terhadap Masyarakat: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Pedesaan. Jurnal Ilmiah Keislaman, 4(1), 67–75.

Yunitasari, E., Pradanie, R., and Susilawati, E. (2016). Peran Lembaga Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Produk Halal. Jurnal Pendidikan Islam. 4(1), 78–90.

Fauzi, M., & Yusof, R. M. (2021). The Role of Halal Certification in Indonesia’s Food Industry: Challenges and Opportunities. Journal of Islamic Marketing, 12(3), 540–554. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0214

Rohman, A. (2019). Halal Product Assurance and the Role of State in Indonesia: Halal Certification, Protection, and Policy. Journal of Halal Product and Research, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol2-issue1.1-8