PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RAI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI

Elisabeth Widyawati Palus; Nikson Tameno; Aldarine Molidya

Authors

Elisabeth Widyawati Palus Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
Nikson Tameno Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
Aldarine Molidya Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Keywords:

Good Governance, Pembangunan Infrastruktur, Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis Creswell dan bantuan aplikasi NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan prinsip good governance hanya tujuh yang sudah diterapkan, antara lain: prinsip aturan hukum, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis. Sedangkan prinsip yang belum optimal diterapkan yaitu prinsip partisipasi dan transparansi. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan good governance di Desa Rai belum sepenuhnya ideal, meskipun sebagian besar prinsip telah diimplementasikan dengan cukup baik.

References

Arifah, S. Z. (2022). Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar. Jurnal Al Tasyri’Iyyah, 2(2), 84–95. https://doi.org/10.24252/jat.vi.33827

Arthana, I. K. (2024). Good Governance & Good Corporate Governance. Deepublish.

Baihaqi, H. (2022). KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN Publik.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In SAGE Publications,Inc.: Vol. Sixth Edit (Issue 1). https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Dytiar, S. F. (2024). PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021-2023.

Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 49–61. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.760

Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Jurnal Publisitas, 10(2), 186–198. https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441

Karso, A. J. (2022). GOOD GOVERNANCE. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).

Kato, I. K., Revida, E., Faridi, A., & Damanik, D. (2021). Manajemen Pembangunan Daerah. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Issue July). Yayasan Kita Menulis.

Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia (Vol. 1).

Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Danadesa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 323–330.

Nurhanipah, U., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa. Journal of Management and Bussines (JOMB), 5(1), 591–603. https://doi.org/10.31539/jomb.v5i1.5815

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment, 1(1), 40–52. https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40

Pakelo, N. S., Saerang, I., & Tulung, J. (2023). Evaluasi Program Pembangunan Untuk Melihat Dampak Terhadap Masyarakat Di Desa Vahuta Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 11(02), 429–436. https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48742

Prabowo, H. (2022). Birokasi & Pelayanan Publik. In Bandung Barat :Bimedia Pustaka Utama. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/771/1/2. CETAK Buku OK Borikrasi Pelayanan Publik %28BARU%29.pdf

Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). 1(September).

Priyanti, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Sipriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif.

Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., & Bahri, S. (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.

Rezki, A. (2023). Penerapan Good Governance Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).

Safitri, A. D. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan).

Sari, D. L., & Nugroho, L. E. (2020). Good Governance and Corruptionn: Evidence from Indonesia. Journal of Public Affairs.

Sastrawan, N. C. & B. (2021). Konsep Hukum Islam Dalam Menata Clean Government dan Good Government Di Indonesia.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Susilowati, T., & Wijayanti, W. (2020). IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLRES SEMARANG.

Watung, J., Rompas, W. Y., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Kayuuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, VII(107), 21–27.

Wawan. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. 103.

Yulianti, Abdul, K., & Jurana. (2023). Praktik Good Governance Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 1(2), 129–143. https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.8

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pub. L. No. 28 (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pub. L. No. 6 (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat 8, (2021). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/0e6ea930-9163-46b5-9c80-a10c3b12cd75/128~PMK.07~2022.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pub. L. No. 60 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pub. L. No. 72 (2005). https://peraturan.bpk.go.id/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pub. L. No. 38 (2015). https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015