PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN
Keywords:
Notary, Deed of Minutes of GMS, Attendance QuorumAbstract
This study aims to analyze the notary's responsibility for making a deed of minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) that does not meet the attendance quorum. This research uses a juridical-normative research method with a statute approach, analysis approach, and case approach. The data is analyzed qualitatively by reviewing applicable legal regulations and related court decisions. This research uses 2 (two) theories, namely the theory of Legal Effects according to Soeroso and the theory of Responsibility according to Hans Kelsen. The legal problems discussed in this thesis are how the legal consequences of the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum made by the Notary and how the notary's responsibility for making the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum.
The results showed that the making of a deed of GMS minutes without fulfilling the attendance quorum can lead to legal uncertainty and potentially harm shareholders. In addition, notaries as public officials making deeds have an obligation to ensure that every deed made is in accordance with applicable legal provisions, as stipulated in the Notary Position Law. Therefore, a deeper understanding is needed for notaries in carrying out their duties, as well as increased supervision and legal counseling to ensure legal certainty and protection for shareholders and avoid potential disputes in the future. The difference with previous studies is that this study specifically discusses the notary's responsibility for making the deed of minutes of the GMS that does not meet the attendance quorum, while other studies discuss the role of notaries in the GMS.
References
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Indonesia), UII Press, Yogyakarta, 2009.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Andyna Susiawati Achmad, Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action, Jejak Pustaka, 2023.
Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang, Jurnal Al Manhaj”,_Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 5 Number 2, 2023, July-December 2023.
C. S. T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradya Pramita, Jakarta, 2006.
Erlan Ardiansyah, dkk, “Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya”,_Recital Review, Nomor 2, Volume 4, Tahun 2022.
Estinna Darmawan Hermanto, “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan”,_Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nonomor 1, Maret 2022.
G. H. S. Lumban, Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.
Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, 2009.
Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, 2011.
Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, 2008.
Hans Kelsen (a) , General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
Hans Kelsen (b), Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.
Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberti, Yogyakarta, 1984.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.
Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”,_Lex Renaissance, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017.
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegagakan Hukum Pidana, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
M. Ali Boediarto, Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003.
N. G. Yudara, “Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Hukum”, Kongres INI, Jakarta, 2005. Oemar Moechtar, Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT, Kencana, Jakarta, 2024.
Ni Ketut Sipasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti, “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law”,_Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015.
R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Selamet Wahono, “Prosedur Pembuatan Relaas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi”,_Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2020.
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
Tengku Erwinsyahbana, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”,_Lentera Hukum, Nomor 2, Volume 5, Juni 2018.
Virgin Venlin Sarapi, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”,_Lex Privatum, Nomor 2, Volume 9, 2021.
Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Yurisprudensi
Putusan Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022
Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTN
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Sak
