KEPASTIAN HUKUM AKIBAT MODAL YANG TIDAK DISETOR OLEH PEMEGANG SAHAM SETELAH PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Keywords:
Legal Certainty, Unpaid Capital, Closed Limited Liability CompanyAbstract
Based on Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, we can see that shares are part of the Company's authorized capital where the founders of the company who deposit capital into the Company's cash when the PT was first established can also be referred to as shareholders. Provisions on the method of transferring rights to shares are generally submitted by the UUPT to the Articles of Association, unless otherwise specified by the UUPT. The transfer of rights to shares can be carried out by a deed of transfer of rights, either in the form of a deed made before a notary or a deed made privately so that it is clear that the UUPT only recognizes registered shares as in Article 48 of the UUPT which states that the company's shares are issued in the name of their owner, but in its implementation there are still many shareholders who do not attach proof of depositing capital into the company. The formulation of the problem in this study is what are the legal consequences of not depositing paid-in capital in a closed limited liability company and what is the legal certainty of shareholders of the company who do not deposit capital. The legal theory used in this study is the theory of legal consequences and the theory of legal certainty.
The method used in this study is a normative legal research type, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The research approaches used are the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and Data collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, examining library materials, and other sources of legal materials. For the Legal Material Analysis Technique using grammatical interpretation, historical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods.
The results of this study indicate that shareholders who do not deposit capital into the company are considered to have violated Article 33 of the Limited Liability Company Law, so that their shareholder status can be revoked because they have not fulfilled their civil obligations so that they cannot be declared shareholders. As a result, these shareholders do not have the right to attend the GMS, vote, or receive dividends and remaining business results, and can be considered to have committed a breach of contract and an unlawful act, to avoid the risk in question, shareholders should carry out the obligation to deposit paid-in capital in the Company and this can be regulated more firmly in the Law so that a revision of the Limited Liability Company Law is needed.
References
Asteria Tiar Novita, Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan, Universitas Indonesia, 2020
Azhar, Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Penuh Modal Yang
Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Tahun 2023-2024.
Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
Ditempatkan Dalam Perseroan, Tesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara, diakses dari Repositori Institusi USU http://repositori.usu.ac.id pada tanggal 18 Desember 2024
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Fauzi Ahmad, Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2015
Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.
H.R. Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (; Pustaka Yustisia 2009, hlm.15
Handri Raharjo, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Jevi Hardi Sovian, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang Tiak Terlaksananya Akta Jual Beli serta Perlindungannya Terhadap Pembeli, Universitas Lampung, 2023
Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2021 P-ISSN: 2407-2494 E-ISSN: 2655-979X
Munawir, Analisis Laporan Keuangan, Liberti: Yogyakarta, 2006.
Munir Fuadi, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan
Pandu, “Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara”, Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli – Gramedia Literasi (diakses tanggal 17/10/2024, pukul 01.20).
Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas”.
Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, “Tata Cara
R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
Steven Liem, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan dan Bukti Setor, Universitas Indonesia, 2020
Steven R. Schult, Dutch Business Law, Amsterdam: Kluwer Deventer, 1983, hlm 128.
Suteki dan galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2022.
Universitas Medan Area, ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut [diakses tanggal 18/12/2024, pukul 22.20]
Usman Efendi Marpaung, Perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual Beli Saham, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2021
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka (4) (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, Pasal 33 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (2), (3) dan (4).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 91
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Pasal 4 Ayat (2)
Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, “Tata Cara Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas”.
Yurisprudensi
Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel
Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT.YKK
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk
