PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT GUGATAN PENGHADAP ATAS PENGGUNAAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
Keywords:
Legal Protection of Notaries, Lawsuits of Appearances, Instrumental Witness, Authentic DeedAbstract
One form of obligation and responsibility of a Notary is to present an instrumental witness in the process of making an authentic deed as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 40 Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary, hereinafter referred to as UUJN. In its implementation, lawsuits are often found related to the absence of instrumental witnesses. So this research discusses the responsibilities of Notaries regarding the use of instrumental witnesses in authentic deeds and the legal protection of Notaries regarding lawsuits against the use of instrumental witnesses in authentic deeds. The theory used in this research is authentication and legal protection according to Satjipto Rahardjo.
The research method used in this research is normative juridical, the research approach used is the case approach, statutory approach, analytical approach and conceptual approach and the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with techniques for collecting legal materials carried out by collecting library materials and analyzing legal materials using systematic legal interpretation and grammatical interpretation.
From this research, it can be seen that the Notary is responsible for fulfilling the formal requirements in an authentic deed, one of which is by presenting two (2) instrumental witnesses, because the result of not presenting all the instrumental witnesses causes the evidentiary power of the Notarial deed as an authentic deed to only be recognized as a deed that has personal evidentiary power. So that in the future there will be no more lawsuits related to instrumental witnesses, it is necessary to reform the law, namely by changing the UUJN in article 40 regarding instrumental witnesses. With this legal reform, it is hoped that in the future it will be possible to improve legal protection for Notaries regarding the use of instrumental witnesses.
References
Achmad Edi Subiyanto, Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
Andyna Susiawati Achmad, Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023.
Anisah Aini Romadhoni, “Peranan Skasi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2018.
Arfa’i, Negara Hukum Pancasila, Salim Media Indonesia, Jambi, 2022.
Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, 2014.
Atika, “Kedudukan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Dalam Akta Syariah Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, 2016.
C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, 1991.
D. Mutiaras, Ilmu Hukum Tata Negara Umum, Pustaka Islam, Jakarta, 1995.
Erny Kencanawati, Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Penerbit Alumni, 2022.
Fakta Andony, Anita Afriana dan Indra Prayitno, “Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris”, JHAPER, Volume 6, Nomor 2, 2020.
Glory Bastian, “Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris”. Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2019.
Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Hermin, Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2024.
I Komang Sujanayasa, Ibrahim, I Gusti Ketut Ariawan, “Kedudukan Saksi Instrumenter Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Acta Comitas, Vol. 1, No. 1, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).
Khairulnas, Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta Notaris, “Majalah Renvoi”, 2014.
Krisna Adi Kusuma, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Di Dalam Akta Yang Dibuat Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
Liliana Tedjosaputro, Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan, Butterfly Mamoli Press, Semarang, 2021.
Mohamad Deni Silmi, “Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017.
Nadir, Win Yuli Wardani, “Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia”, Jurnal Yustia, Vol. 20, No. 1, 2019.
Ni Putu Anggelina. Kedudukan Hukum Sanksi Instrumenter Terkait Keautentikan Akta Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol. 3, No. 3, Desember 2018.
Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023-2024.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
Tauratiya dan Rahmat Danni, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentarir Terhadap Isi Akta Notaris”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke Empat.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2020, Jakarta, 18 Mei 2022.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2979 K/Pdt/2019, Jakarta, 14 November 2019.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2004 K/Pdt/2019, Jakarta, 26 Agustus 2019
