PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT INDONESIA EPSON INDUSTRY

S. Pentanurbowo; Ratih Kumala; Ana Rahayu

doi:10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5853

Authors

S. Pentanurbowo Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Ratih Kumala Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Ana Rahayu Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

DOI:

https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5853

Keywords:

Wajib Pajak, PT Indonesia Epson Industry

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai dari tahun 2019 telah melemahkan ekonomi seluruh dunia. Pajak yang menjadi salah satu penerimaan APBN terbesar di Indonesia digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tanggal 1 Juli 2021, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epson Industry.
Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epson Industry. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman Latief, dkk (2020) bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengetahuan wajib pajak dan Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epson Industry, dibuktikan dengan hasil pengujian Uji F, F hitung 3.285 > F Tabel 3.0892. serta nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0.042 < nilai signifikansi 5% yang artinya pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

References

Adiasa, Nirawan. 2020. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 50229 ISSN : 2772-6765.

Ambarwati et al. 2021. “The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Compliance Level of Annual SPT Reporting for Individual Taxpayers at the Pondok Aren Tax Office, South Tangerang City”. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani P- ISSN 2355-309X ; E-ISSN 2622-8696 Vol. 8, No.2 September 2021, pp. 141 – 149.

Andrew, Richard dan Dian Purnama Sari. 2021. “Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?”. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 2021. 349-366. ISSN : 1412-629X l E-ISSN 2579-3055.

Ariani, Meiliyah et al. 2016. “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak PPh Pasal 21”. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016, hal 161-175 ISSN 2339 – 1545.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Henuk-Kacaribu, Alemina. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Komara, Ahmad et al. (2019). Pajak 4.0 : Tantangan Dan Dinamika Perpajakan. Jakarta: Kontan Publishing.

Indonesia. 2007. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta.

Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/202 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Indonesia. 2012. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekaya Sains Revida, Erika dkk. (2020). Teori Administrasi Publik. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Sawir, Muhammad. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sulandari, Susi. (2018). Modul Teori Administrasi Negara. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.