IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PELALAWAN

Sehati Sehati; Dedi Kusuma Habibie

doi:10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3483

Authors

Sehati Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia
Dedi Kusuma Habibie Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3483

Keywords:

Implementasi, Dampak Lingkungan, SPPL

Abstract

Implementasi adalah suatu proses yang pelaksanaan kebijakannya menjadi fokus utama, apakah suatu kebijakan sudah diterapkan dengan baik melalui kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan yakni pengurusan kepemilikam SPPL dan faktor yang menjadi penghambatnya. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Agustino 2016:142). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Serta data yang diperlukan ialah data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang di analisis oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dalam kepemilikan SPPL dilihat dari proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sesuai harapan karena masih kurangnya dampak yang dirasakan masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan kepemilikan SPPL yakni kurang tersampaikan dengan baik kepada pemrakarsa mengenai pentingnya kepemilikan dokumen lingkungan, agar pengelolaan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Serta kurang tegasnya penerapan sanksi oleh pelaksana kebijakan.

References

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Andriani, N. (2014). Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Jurnal Kebijakan Publik, 5(3), 23-30.

As’ari, H. Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kebijakan Publik, 3(2).

Lubis, M.S. 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.

Handoyo, E. 2012. Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.

Nogi, Hassel. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel. Balairung & Co. Yogyakarta

Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN KAMPAR. Cross-border, 5(1), 766-781.

Putra, I. R., Yuliani, F., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). Jurnal Niara, 14(3), 284-291.

Yuliani, F. (2016). Kebijakan restrukturisasi organisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Jurnal Administrasi Pembangunan, 4(2), 125-130.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupten Pelalawan.