PEKERJA SOSIAL ANTI PENINDASAN LEVEL STRUKTURAL (Sudut Pandang Pekerja Sosial Terkait Kasus Penyelewengan Dana Bantuan SosialCOVID-19 Oleh Menteri Sosial Juliari Batubara)

Abstract

Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).  Bukanlah suatu beban amanah yang mudah bagi KPK sejak reformasi melakukan pemberantasan korupsi di negara seluas Indonesia, tentunya ini amanat yang sangatlah berat. Pasalnya KPK dalam hal ini terkadang harus berhadapan langsung dengan para pemangku jabatanjabatan penting yang ada di jajaran pemerintahan. Ditambah lagi apabila suatu kasus tertentu yang memiliki hubungan dengan aparat penegakan hukum, tentunya akan sulit bagi KPK untuk tetap dapat berdiri tegak dalam menjalankan amanat UUD 1945. Independensi, transparansi serta profesionalitas dalam menjalankan tugas merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga oleh KPK. Terlebih komponen yang bergerak menjadi bagian dalam menjalankan fungsi KPK berasal dari berbagai kalangan ada, tentunyakinerja dan komitmen dari KPK untuk menegakkan korupsi akan selalu menjadi sorotan dari masyarakat luas.  Kasus korupsi di jajaran menteri selama pemerintahan presiden Jokowi terbilang banyak jumlahnya, secara keseluruhan menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan menteri yang berasal dari berbagai afiliasi partai besar di Indonesia. Pekerjaan sosial anti penindasan pada level structural berfokus pada perlawanan dan perubahan terhadap institusi sosial, kebijakan, hukum, ekonomi, dan sistem politik. Perubahan structural tersebut ditentukan dengan kontribusi terhadap perubahan fundamengal atau transformasi sistem sosial, ekonomi.