PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI
Keywords:
Deradicalization, Parole,, Convict, TerrorismAbstract
Terrorism action exerts adverse impact on a state, in either defense or economic sector; therefore, it is always threatened with severe punishment by the criminal law in the state jurisdiction. The release of Law Number 5 of 2018 gives new color to the management of terrorism crime, in which the government holds deradicalization program for terrorism convict. This research aims to study the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights’ Decree Number PAS-1931.PK.05.09 of 2023 about Parole for Terrorism Convict in realizing the deradicalization attempt. The existence of deradicalization in the attempt of reducing radical activity and neutralizing radicalism for those involved in terrorism crime. This program is held as an attempt of paroling the terrorism crime. The weakness found in the implementation of deradicalization program is that there is no parameter concerning the successfulness level so that there is no parameter of achievement and the subject or the target of deradicalization is not obvious. Some contraints are found in the implementation of deradicalization: the convicts still hold on their ideology tightly, do not have fund, and their life is endangered by their group when they are free later. This research recommends the improvement of coordination between National Counter-Terrorism Agency (BNPT), Resort Police, Military District Command (Kodim), District Court, Religion Court, and Penitentiary to smooth the parole process and the increase in the number of Officers dealing with Terrorism Convicts
References
MD. Shodiq, S.H, M.H., Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum, (Jakarta : Pustaka Harakatuna, 2018).
Romli Atmasasmita, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012).
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah (Jakarta: Elsam dan Huma 2002).
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode (Malang: Setara, 2013)
Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum : Legalitas, Vol. 15 No. 2. 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI No. PAS-1931.PK.05.09 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Mochamad Nurhuda Febriyansah, et.al, Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017
Andrean W Finaka, Arlyta Dwi Anggraini, Cegah Radikalisme dengan Deradikalisasi (On-Line), tersedia di link https://indonesiabaik.id/infografis/cegah-radikalisme-dengan-deradikalisasi, (diakses 20 Februari 2024 pukul 20.40)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Cakrawala Ilmiah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
