PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBUATAN PERDA PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG
Keywords:
Kemiskinan, Perda, Naskah AkademikAbstract
Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung memerlukan pembentukan Perda yang didukung oleh naskah akademik. Naskah akademik penting dalam memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Metode kajian akademik yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peraturan daerah menempati tempat penting dalam hierarki hukum Indonesia dan harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberantasan kemiskinan memerlukan tindakan kolektif dengan strategi yang holistik, terpadu dan berkelanjutan. Pemberlakuan peraturan daerah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dengan memberikan perlindungan sosial bagi setiap orang. Konsep ini melibatkan memenuhi kebutuhan dasar seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Salah satu inisiatif keamanan nasional utama adalah program Kemiskinan. Prinsip-prinsip utama kemakmuran untuk bangsa adalah belas kasihan publik, tanggung jawab, dan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu merawat dirinya sendiri.
References
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016, hlm 204.
V. Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya”, Jurnal Politik dan Kekuasaan, Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2020, hlm 24.
Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm 254.
Linda Weiss, “The State in the Economy: Neoliberal or Neoactivist?.” dalam John Campbell, Colin Crouch, Peer Hull Kristensen, et.al. (ed.), Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, Oxford University Press, Oxford, 2010, hlm. 5.
S. Kuhnle dan SEO Hort, The Developmental Welfare State in Scandinavia; Lesons for the Developing World (UNRISD), 2004, hal: 10
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 331-332
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 50-51.
Paul Spicker, Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths, London: Catalyst, 2002, hlm, 6.
Alfitri, ideologi Welfare State dalam Dasar negara indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012, hlm. 454.
