EDUKASI DAN PENDAMPINGAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA LAYANAN JASA KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN INSENTIF PERPAJAKAN DI KOTA PALEMBANG
DOI:
https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i12.2104Keywords:
Pajak, Puskesmas, Covid 19Abstract
Pendapatan jasa layanan kesehatan menjadi salah satu perbincangan selama pandemi covid-19. Pendapatan jasa layanan kesehatan tidak hanya berasal dari alokasi jasa medis, tetapi juga berasal dari komponen lainnya seperti jasa layanan umum. Berdasarkan PMK No. 34/PMK.04/2020 pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan pada jasa layanan kesehatan yang menangani covid-19. Pendapatan jasa layanan ini tidak dipungut pajak karena penerimaan negara bukan pajak dan puskesmas serta jasa kesehatan lainnya melakukan belanja barang atau jasa dalam bentuk upah, gaji, honorarium, dan imbalan. Tujuan kegiatan pengabdian yaitu memberikan pemahaman kepada peserta agar dapat menghitung kewajiban perpajakannya dan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan selama pandemi covid-19 dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan di Puskes. Kegiatan ini dilakukan oleh 30 perwakilan bendahara dari jasa kesehatan yang ada Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis mengenai kewajiban dan tata cara pemanfaatan insentif perpajakan. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagian peserta dapat memahami manfaat dan fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah
References
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang rumah sakit
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.03/2020 tentang insentif perpajakan untuk sektor kesehatan
PMK-78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2010 tentang Pengecualian subjek pajak penghasilan untuk kantor perwakilan Negara asing
Peraturan Dirjen Pajak PER-31/Pj/2009 tentang Tata cara penyetoran, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21
PER-57/Pj/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara penyetoran, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21
SE-06/PJ.52/ 2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang PPN Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit
PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Dokter yang Praktek di Rumah Sakit
Standar Akuntansi Keuangan, 2019 , IAI, Salemba Jakarta
UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
http://dinkes.sumselprov.go.id/2020/01/daftar-nama-rumah-sakit-di-sumsel, diakses pada 30 September 2020
