PELATIHAN PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR SATUAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOMBANA
DOI:
https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i10.1624Keywords:
Expenditure Standard calculation.Abstract
Purpose and objective of holding the Expenditure Unit Standard Analysis (ASSB) activity as the basis for measuring financial performance in the preparation of the APBD with a performance approach and to analyze the fairness of the workload or costs of each program or activity to be carried out by the Bombana Regency OPD in the preparation of work plans and budgets for OPD in Bombana Regency. Seven models of Standard Analysis of Expenditure Units (ASSB in Bombana Regency, namely Training/Technical Guidance for Employees and Non-Employees, Face-to-Face Socialization/Dissemination, Provision of Daily Food and Drinks for Employees, Provision of Office Stationery, Routine/Periodic Maintenance of Office Buildings, Routine/Regular Maintenance Office Service Vehicles and Routine / Periodic Maintenance of Operational Service Vehicles.
References
Helden, G. Jan van. 1997. Cost Allocation and Product Costing in Ducth Local Government. The European Accounting Review. Vol. 6 No. 1: 131-145.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022. (Online), (http://www.setneg.go.id), diakses 21 Desember 2017.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578. (Online), (http://www.setneg.go.id), diakses 21 Desember 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2007, (Online), (http://www.kemendagri.go.id), diakses 23 Desember 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
